RASIONALIS.COM – Jaringan Survei Independent (JSI) merilis hasil survei terbarunya terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2025. Survei ini menunjukkan partisipasi pemilih yang tinggi serta persaingan ketat antara dua pasangan calon (paslon): nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma, dan nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto.
Hasil survei menempatkan pasangan Matius–Aryoko unggul tipis atas Benhur–Constant dengan perolehan dukungan sebesar 49,5% berbanding 44,6%. Sementara 5,9% responden menyatakan belum menentukan pilihan (undecided).
Direktur JSI, Harry Khairul Anwar, menjelaskan bahwa survei dilakukan pada 20–29 Juni 2025 dengan melibatkan 1.589 responden di enam wilayah pelaksanaan PSU, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Biak Numfor. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sebesar ±2,5% dan tingkat kepercayaan 95%.
“Berdasarkan hasil survei, sebanyak 70% responden menyatakan akan datang ke TPS saat PSU Pilgub Papua 2025. Ini menunjukkan partisipasi publik yang cukup tinggi, meskipun masih ada 30% responden yang belum yakin akan menggunakan hak pilihnya,” ujar Harry dalam keterangan pers, Kamis (31/7/2025).
Pada simulasi pilihan jika PSU dilakukan hari ini, hasilnya tidak jauh berbeda. Paslon 02 tetap unggul dengan dukungan 49,5%, diikuti Paslon 01 dengan 44,6%, dan 5,9% responden tidak menjawab.
JSI juga mencatat bahwa 87% responden menyatakan pilihan mereka tidak akan berubah, meskipun ada praktik politik uang. Sementara 13% lainnya mengaku masih bisa terpengaruh.
Dari sisi persepsi publik terhadap masing-masing paslon:
- Paslon 01 (Benhur–Constant) dinilai memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan birokrasi. Namun, beberapa kekhawatiran muncul terkait kondisi kesehatan wakil, faktor usia, serta pernyataan-pernyataan yang dianggap rasis dan kontroversial terhadap lawan politik.
- Paslon 02 (Matius–Aryoko) mendapat penilaian positif terkait komitmen terhadap masyarakat adat, penguatan peran ASN dari anak Papua asli, serta upaya membangun pemerintahan yang bersih. Meski demikian, pasangan ini juga menghadapi tantangan persepsi terkait latar belakang suku, identitas agama (mualaf), serta status cagub yang dianggap sebagian masyarakat berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keamanan.
Harry menegaskan bahwa jajak pendapat ini disusun secara independen tanpa campur tangan pihak mana pun, dan bertujuan memberikan gambaran objektif tentang preferensi pemilih menjelang PSU.
“Survei ini diharapkan menjadi referensi bagi publik serta bahan evaluasi bagi para pemangku kebijakan menjelang pemungutan suara ulang pada 6 Agustus 2025,” pungkasnya.
