RASIONALIS.COM — Komite Masyarakat Sipil Indonesia (KMSI) mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan terkait polemik tunjangan DPR RI yang sempat menuai penolakan luas dari masyarakat.
Sebelumnya, gelombang aksi unjuk rasa menolak tunjangan tersebut terjadi di berbagai daerah dan sempat memanas. Tragedi pun tak terelakkan, ketika seorang pengemudi ojek online (ojol) meninggal dunia akibat terlindas mobil taktis Brimob saat aksi berlangsung. Peristiwa ini dinilai mencoreng citra institusi Polri dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.
Koordinator Nasional KMSI, Bosmun, menilai Presiden perlu mengambil langkah lanjutan dengan membentuk lembaga independen di bawah langsung naungan Presiden. Lembaga ini diharapkan fokus menangani sekaligus mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan dan akuntabel.
“Demo ini jangan sampai mengulang luka sejarah seperti tahun 1998. Kita semua tidak ingin tragedi berdarah kembali terjadi di tahun 2025,” ujar Bosmun.
Menurutnya, desakan ini bukan bentuk perlawanan, melainkan bukti cinta kepada Presiden Prabowo dan juga kepada institusi Polri. Ia menegaskan, menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum adalah langkah penting untuk memperkuat persatuan bangsa.
