Presiden Prabowo dan Tantangan SDM Indonesia: Menyikapi Kekuatan Armada Tiongkok dengan Strategi Sumber Daya Manusia yang Nyata
Analisis kebijakan dan rujukan data untuk langkah yang pragmatis dan terukur
Oleh: TAP, S.H ( Tody Ardiansyah Prabu, S.H ) Ketum Komunitas Rakyat Indonesia Unggul / Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa / Senat Mahasiswa )
RASIONALIS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto, hadir di Beijing, Tiongkok, Rabu, 3 September 2025 untuk mengikuti parade militer memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Parade militer Negeri Tiongkok terbesar ini jadi cara menunjukkan kekuatan militer pada dunia internasional. Parade juga mengirim Pesan pengaruh Geopolitik .
Peningkatan cepat kemampuan maritim dan anggaran militer Tiongkok menempatkan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, pada posisi strategis yang menuntut respons komprehensif — bukan sekadar pembelian alat utama sistem senjata (alutsista). Presiden Prabowo Subianto, dengan latar belakang militer dan jabatan sekarang, dihadapkan pada dua tugas besar sekaligus: memperkuat kemampuan pertahanan negara dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) generasi milenial, generasi Z agar tidak tertinggal dalam aspek teknologi, pendidikan, dan nutrisi gizi anak yang menjadi dasar kualitas generasi masa kekinian dan masa depan yang menjadi modal indonesia dalam bonus demografi dalam persiapan speed up ( mempercepat ) lepas landas peta jalan Indonesia menuju 1 abad NKRI ( 2045 )
Selain itu, posisi Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI) menjadikannya simpul penting dalam jalur perdagangan internasional. Hal ini membuka peluang besar, tetapi juga menuntut strategi cerdas agar Indonesia tidak terjebak ketergantungan, melainkan momentum tampil berperan banyak sebagai leading Poros Maritim Dunia yang berdaulat dan kompetitif.
Bukti dan Konteks: Mengapa Kekhawatiran Wajar
1. Modernisasi militer Tiongkok berlangsung cepat.
Analisis CSIS dan laporan Congressional Research Service mencatat peningkatan jumlah serta kualitas kapal perang Tiongkok dalam satu dekade terakhir, yang mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Pasifik.
2. Belanja pertahanan yang terus meningkat.
Menurut data SIPRI, Tiongkok secara konsisten meningkatkan anggaran militernya, menegaskan bahwa modernisasi militer bukan sekadar retorika, melainkan prioritas strategis.
3. Pendekatan komprehensif: darat, laut, udara, siber, nuklir.
Komunitas internasional menilai modernisasi ini sebagai bagian dari strategi global Beijing yang harus diperhitungkan oleh semua negara di kawasan, termasuk Indonesia.
4. Pembangunan SDM sebagai fondasi kekuatan jangka panjang.
Program nutrisi sekolah Tiongkok (National/Student Nutrition Improvement Programme) sejak 2011 menjangkau jutaan anak, memperlihatkan komitmen investasi manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi dan kekuatan nasional.
5. Indonesia masih menghadapi tantangan Human Capital.
Indeks Modal Manusia (HCI) Bank Dunia menunjukkan adanya kesenjangan antara lama sekolah formal dan kualitas pembelajaran efektif di Indonesia, yang menandakan kebutuhan reformasi pendidikan dan perbaikan gizi anak.
Permasalahan Inti Bagi Indonesia
1. Ketertinggalan dalam pipeline SDM berketerampilan tinggi di sektor STEM, manufaktur maju, logistik maritim, dan siber.
2. Gizi dan kesehatan anak belum optimal, membatasi capaian pembelajaran.
3. Risiko ketidakseimbangan belanja pertahanan, jika modernisasi alutsista tidak diiringi penguatan SDM sipil dan industri manufaktur pendukung.
4. Kapasitas manufaktur domestik terbatas, sehingga efek multiplier ekonomi dari pembelian alutsista minim bila tidak disertai pengembangan industri nasional padahal penunjang bahan baku cadangan kekayaan alam sangat besar di indonesia dalam meningkatkan industri alutsista
Pelajaran dari Tiongkok yang Relevan
Integrasi gizi, pendidikan ( metode ) , dan pembangunan lokal. Program makan bergizi sekolah di Tiongkok terbukti meningkatkan kesehatan dan hasil belajar murid.
Konektivitas dan manufaktur. BRI Belt and Road Inifiative menunjukkan bagaimana proyek infrastruktur mampu menggerakkan industri lokal, meskipun juga menimbulkan risiko utang bagi negara peserta.
Belt and Road Initiative (BRI) dan Posisi Indonesia
BRI dicanangkan Presiden Xi Jinping tahun 2013 di Kazakhstan dan Indonesia. Inisiatif ini mencakup dua jalur utama: Jalur Sutra Ekonomi Darat dan Jalur Sutra Maritim Abad 21. Saat ini, lebih dari 150 negara terlibat, mewakili 75% populasi dunia dan lebih dari separuh PDB global.
Tujuan dan Implementasi
BRI bertujuan memperluas pengaruh ekonomi Tiongkok melalui proyek infrastruktur lintas negara: pelabuhan, jalan, kereta api, energi, hingga konektivitas teknologi digital.
Capaian dan Tantangan BRI :
Laporan Investasi Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok (BRI) 2024. Sumber ( Diposting oleh Griffith Asia Institute | Diterbitkan 28 Februari 2025 )
Sejak didirikan pada tahun 2013, keterlibatan BRI secara kumulatif telah mencapai USD 1,175 triliun , dengan sekitar USD704 miliar dalam bentuk kontrak konstruksi, dan USD 470 miliar dalam bentuk investasi non-finansial. Namun, kritik muncul terkait risiko “debt trap” dan gagal bayar di beberapa negara peserta.
Untuk tahun 2025, stabilisasi lebih lanjut keterlibatan BRI Tiongkok dengan fokus kuat pada kemitraan negara BRI dalam energi.
Keterlibatan potensial di masa mendatang tidak berubah dalam enam jenis proyek : manufaktur dalam teknologi baru (misalnya, baterai), energi terbarukan, infrastruktur yang memungkinkan perdagangan (termasuk jaringan pipa, jalan raya), TIK (misalnya, pusat data), transaksi yang didukung sumber daya (misalnya, pertambangan, minyak, gas), proyek dengan visibilitas tinggi atau strategis (misalnya, perkeretaapian).
Posisi Indonesia :
Indonesia memegang peran kunci karena letaknya strategis di jalur pelayaran internasional. Proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta–Bandung digarap semenjak 2016 dan kerja sama infrastruktur US$7,27 miliar atau setara dengan Rp118,37 triliun. Nominal tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS ( sumber kompas.id )
menjadi bukti nyata keterlibatan Indonesia.
Sejalan dengan itu, Indonesia mengusung konsep Poros Maritim Dunia sejak 2014, yang menegaskan jati diri bangsa maritim Nusantara sejak era Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menjadi strategi menjaga kedaulatan di tengah rivalitas kekuatan besar.
Rekomendasi Kebijakan: Jalan Strategis untuk Indonesia
A. Perkuat Human Capital Nasional
1. Program nutris gizi sekolah nasional berbasis pilot di wilayah rawan stunting.
2. Modernisasi kurikulum vokasi dan STEM dengan kemitraan BUMN–swasta.
3. Beasiswa maritim dan teknologi dengan kewajiban pengabdian kerja.
B. Seimbangkan Belanja Pertahanan
Pastikan investasi alutsista diiringi transfer teknologi, co-production, dan pelatihan teknis bagi tenaga Indonesia.
Bangun bootcamps teknis (siber, drone, logistik maritim) untuk milenial.
Perkuat kerja sama regional (ASEAN + mitra dialog) guna meningkatkan interoperabilitas.
C. Pendanaan Cerdas
Kombinasikan APBN, pembiayaan swasta, dan pinjaman luar negeri dengan klausul protektif (transfer teknologi, batas utang).
D. Akuntabilitas dan Metrik
Gunakan indikator terukur: penurunan stunting, peningkatan skor HCI, capaian literasi, dan rasio pekerja terlatih.
Implikasi Jangka Menengah & Panjang
3–7 tahun: lebih banyak teknisi maritim, peningkatan kesiapan alutsista, penurunan learning poverty.
8–20 tahun: industrialisasi berteknologi, kapasitas produksi domestik meningkat, diplomasi ekonomi Indonesia lebih kuat.
Bagaimana strategi Dagang Tiongkok sebagai negara imitating Country dulu baru setelah itu langkah Tiongkok menjadi negara innovation techology.
Ketika Presiden Prabowo menyaksikan skala modernisasi maritim Tiongkok, respons yang paling strategis bukan menjadi Prioritas hanya menambah kapal atau belanja senjata. Yang jauh lebih penting super Prioritas adalah memperkuat SDM Indonesia melalui gizi, pendidikan inovasi, vokasi, Cetak entrepreneur seluas – luasnya , industrialisasi dan sains teknologi. Semua kebijakan arah presiden ditunjang kepastian hukum dalam keseriusan konsistensi pemerintahan dalam penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Di saat yang sama, keterlibatan Indonesia dalam BRI harus diarahkan untuk memperkuat agenda Poros Maritim Dunia. Dengan strategi human capital yang kokoh dan diplomasi cerdas, Indonesia bisa mengubah tantangan menjadi peluang, serta berdiri sejajar di antara kekuatan besar dunia.INDONESIA sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi strategis yang dapat membentuk peta geopolitik global.
Pengaruh Indonesia bisa menjadi leading Sumbu kekuatan Sentral dalam Geopolitik Global. Bagaimana kekuatan sumbu Maritim Dunia tersebut Generasi Anak Bangsa dilibatkan dalam sumbu Bonus Demografi untuk merumuskan kekuatan tsb bersama Presiden Prabowo Subianto.
Semoga negeri ini selalu dalam kedamaian, dengan pemimpin yang mampu bersinergi dan harmonis dengan rakyat, memperkuat persatuan, serta menata sendi kehidupan menuju Indonesia Emas 2045.
