RASIONALIS.COM – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) menghadiri Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang diselenggarakan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tanggal 3 Juli 2025.
Dalam forum strategis ini, PP GPI diwakili oleh Bendahara Umum, David Hamka, yang hadir sebagai salah satu delegasi peserta dari organisasi kepemudaan tingkat nasional.
Rapimpurnas KNPI kali ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan berbagai gagasan demi kemajuan pemuda Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP KNPI, M. Ryano Panjaitan, menyampaikan pernyataan tegas mengenai perlunya pemisahan nomenklatur antara “pemuda” dan “olahraga” dalam struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
“Sudah saatnya urusan kepemudaan mendapatkan perhatian khusus tanpa harus berbagi fokus dengan sektor olahraga,” tegas Ryano dalam pidatonya.
Pernyataan ini mendapatkan dukungan penuh dari PP GPI selaku OKP yang berhimpun di komite nasional pemuda indonesia (KNPI)
David Hamka menyatakan bahwa pihaknya sejalan dengan gagasan Ketum KNPI dan menilai pemisahan nomenklatur merupakan langkah strategis untuk mendorong pembangunan kepemudaan yang lebih terfokus dan terarah.
“Kami dari PP GPI sangat mendukung pernyataan Ketum KNPI. Sudah waktunya pemuda mendapatkan ruang khusus dalam kebijakan nasional, Kami juga mengajak seluruh Ketua Umum OKP tingkat nasional untuk bersatu mendukung langkah ini,” ujar David Hamka di sela-sela kegiatan.
Pemisahan nomenklatur antara “pemuda” dan “olahraga” dalam struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sangat penting bagi bangsa ini karena akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 nanti” ujar david
David menambahkan bahwa pemisahan nomenklatur juga sudah terjadi pada beberapa kementerian di kabinet merah putih saat ini dan sudah saatnya presiden prabowo mempertimbangan usulan pemisahan ini agar lebih fokus dan terarah.
Rapimpurnas berlangsung pada tanggal 3-6 Juli 2025 ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan suara pemuda dari berbagai elemen bangsa untuk mendorong reformasi struktural dalam kebijakan kepemudaan nasional.
