RASIONALIS.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, memastikan pemerintah akan mengerahkan upaya terbaik untuk menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan, penanganan Karhutla di Riau ini penting, karena asapnya berdampak hingga ke negara tetangga, sehingga bisa berpengaruh pada kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Hal itu diungkapkan Budi Gunawan saat memberi pengantar di Rapat Koordinasi Bersama Pengendalian Karhutla Provinsi Riau, yang digelar secara hybrid, Rabu (23/7/2025).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa penanganan Karhutla bukan sekadar tugas teknis, tapi soal menyelamatkan masa depan bangsa. Oleh karena itu presiden meminta seluruh jajaran, dari pusat hingga daerah, untuk bertindak cepat dan tegas.
“Mari kita kerahkan kapasitas terbaik kita untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” kata Budi Gunawan.
Budi Gunawan meminta seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan Karhutla untuk memperhatikan tujuh hal yang perlu diatensi.
Pertama, memastikan Karhutla cepat dipadamkan sebagai target utama, sehingga asap tidak meluas, apa lagi hingga ke negeri tetangga.
“Mohon seluruh personel dan peralatan yang sudah tergelar dapat segera bergerak cepat di lapangan,” tegas Budi Gunawan.
Kedua, Kementerian Kehutanan segera mengerahkan tim teknis ke lokasi untuk assessment dampak dan recovery plan.
Ketiga, Audit seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak Karhutla.
Keempat, moratorium sementara izin baru di lahan gambut, minimal sampai situasi darurat berakhir, fokus pada wilayah Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Kelima, lakukan penegakan hukum dengan tegas atau law enforcement secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan.
“Lakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, kemudian lakukan press release untuk efek deterrence. Koordinasikan dengan Kejaksaan untuk percepatan proses hukum,” tegas Menko Polkam.
Keenam, berikan sanksi administratif, denda maksimal, bahkan bila perlu lakukan pencabutan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran hutan/lahan.
Ketujuh, meminta Menteri Kehutanan agar menyediakan data lengkap perusahaan-perusahaan pemegang konsesi untuk kepentingan investigasi lebih lanjut.
Selanjutnya, Menko Polkam Budi Gunawan menyoroti agenda pertemuan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), sebuah forum negara-negara ASEAN terkait pencemaran asap lintas batas.
Dalam forum tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan meminta sejumlah instansi untuk memaparkan sikap Indonesia berkaitan dengan Karhutla.
Pesan utama yang akan disampaikan Indonesia dalam forum tersebut antara lain, bahwa Indonesia berkomitmen penuh terhadap persetujuan di AATHP.
Indonesia juga telah menjalankan langkah struktural dan sistematis yang berkelanjutan, serta adanya political will yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto terkait pencemaran asap lintas batas.
“Indonesia terbuka terhadap penguatan kerja sama regional, termasuk pengawasan lintas batas secara kolektif,” kata Budi Gunawan.
Hingga Rabu (23/7/2025), upaya penanganan Karhutla di Riau terus dilakukan berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Desk Penanganan Karhutla bentukan Menko Polkam.
Desk tersebut menempatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai penanggung jawab.
“Saya sangat yakin, dengan komitmen dan sinergi kita bersama, kita akan mampu mengatasi situasi darurat yang kini terjadi,” kata Menko Budi Gunawan.
Sejumlah upaya yang telah dilakukan antara lain: Pemadaman melalui jalur darat dengan melibatkan TNI-Polri dan beragam instansi terkait. Dilakukan pula pemadaman via udara dengan pesawat water bombing yang jumlahnya terus ditambah, serta operasi modifikasi cuaca yang dilakukan sejak Minggu (20/7/2025) dan mulai menghasilkan curah hujan pada Senin.
Dalam hal penegakan hukum, informasi dari kepolisian daerah setempat, telah terdapat 25 laporan kepolisian dengan jumlah tersangka 31 orang.
“Kita mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan Desk Penanganan Karhutla di Riau. Ini hasil kolaborasi bersama antara BNPB, didukung Kementerian Kehutanan, Kementerian lingkungna Hidup serta BMKG, dan Pemerintah Daerah. Juga seluruh stake holder lainnya termasuk dengan TNI dan Polri sampai dengan unsur dunia usaha yang aktif terlibat dalam upaya penanggulangan Karhutla di Provinsi Riau,” kata Menko Polkam Budi Gunawan.
