RASIONALIS.COM – Pembubaran paksa aksi damai dan penangkapan aktivis buruh serta pengemudi dalam Aksi Nasional Buruh Transportasi pada 2 Juli 2025 menuai kecaman keras dari berbagai organisasi pengemudi dan konfederasi buruh. Dalam konferensi pers yang digelar hari ini, enam organisasi besar dari sektor transportasi logistik menyatakan sikap atas insiden yang dianggap mencederai prinsip demokrasi dan hak konstitusional warga negara.3/6/25
Konfederasi SARBUMUSI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI), secara tegas mengecam tindakan represif aparat serta keengganan pejabat negara menemui para pengemudi yang menyampaikan aspirasi mereka secara damai.
“Keengganan Menko IPK dan Menteri Perhubungan untuk berdialog langsung merupakan bentuk arogansi kekuasaan yang enggan mendengar suara pelaku utama sektor logistik nasional,” tegas Irham Ali Saifuddin, Presiden Konfederasi SARBUMUSI. Ia menambahkan bahwa persoalan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) tidak bisa dipandang semata sebagai kesalahan sopir, melainkan merupakan cerminan dari ketimpangan sistemik dalam tata kelola rantai pasok nasional.
Lebih lanjut, Irham menyebut tindakan represif aparat sebagai bentuk “pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi”, dengan menyoroti peran Kapolres Jakarta Pusat yang membubarkan aksi secara paksa dan menangkap para aktivis.
Sebagai tindak lanjut, para organisasi pengemudi menyerukan konsolidasi nasional dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mogok nasional jika dalam sembilan hari ke depan pemerintah tidak menunjukkan iktikad baik. Tekanan ini juga disertai rencana pengajuan RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang adil.
“Kami masih ada dan akan terus berlipat ganda,” tutup Irham, mengisyaratkan bahwa gerakan ini belum berakhir, bahkan akan terus membesar hingga pengemudi mendapat tempat yang layak dalam kebijakan nasional.
